Medan, IK -- Tumirin (62) warga Jalan Kapten Sumarsono Medan yang dijadikan terdakwa tetap membantah memalsukan dan menggunakan surat palsu.
" Saya tidak ada memalsukan dan menggunakan surat yang menyangkut hak kepemilikan orang lain," ujar terdakwa Tumirin dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan diketuai Efrata Tarigan beranggotakan Khamozaro Waruwu dan Arfan Yani serta Jaksa Penuntut Umum( JPU) Randi Tambunan serta Penasihat Hukum terdakwa Rahmat Junjungan Sianturi, Selasa (21/5/2024)
Terdakwa Tumirin didengar keterangannya sebagai terdakwa, setelah seluruh saksi dari JPU sudah didengar keterangannya di pengadilan.
Menurut Tumirin, apa yang didakwa JPU tentang pemalsuan dan menggunakan seluruhnya tidak benar.
" Tidak ada yang dipalsukan, saya cuma memperlihatkan Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah ( KTPPT) yang diterbitkan 1955," katanya.
Menurut dia, tanah seluas 1 hektar lebih diatas KTPPT itu milik ayahnya Harjo tahun 1988. Namun sebelum meninggal dunia, ayahnya menyerahkan surat tersebut kepada terdakwa Tumirin.
Dijelaskannya, dirinya pernah memberi kuasa menjual tanah di Helvetia kepada Darwis Lubis untuk mengajukan gugatan ke PTUN Medan. Tapi karena dianggap Surat Kuasa tak beres akhirnya gugatan dicabut sebelum ada pembuktian.
" Kepada Darwis saya serahkan surat-surat yang asli. Tapi sampai kini saya tidak tahu dimana keberadaan KTPPT asli yang diterbitkan Kementerian Agraria itu," ujar Tumirin sambil meneteskan air mata.
Tapi belakangan Tumirin ditangkap karena dituduh memalsukan surat-surat." Saya ditangkap mirip buronan. Saya minta ganti baju saja pun tidak dibolehkan," ujar ayah tiga anak itu.
Menjawab pertanyaan Penasihat Hukumnya Rahmat Junjungan Sianturi tentang dasar penyidik menetapkannya jadi tersangka, Tumirin mengatakan dasar penyidik hanya bermodalkan foto kopi KTPPT tanpa menyertakan aslinya.
" Hanya modal foto kopi KTPPT saya dijadikan tersangka dan kini jadi terdakwa," ujar kakek berusia 62 tahun itu.
Menurut dia, banyak orang yang ingin membantunya. Tapi semua itu hanya isapan jempol saja. Bahkan surat asli KTPPT pun sampai sekarang raib entah kemana.
Hakim Prihatin
Hakim Anggota Khamozaro Waruwu merasa prihatin yang menimpa terdakwa Tumirin.
"Terdakwa sudah tua ditahan lagi. Saya prihatin," kata Khamozaro berulangkali.
Namun begitu, kata hakim Khamozaro terdakwa Tumirin harus bisa membuktikan bahwa tanah dari ayahnya bisa beralih kepada terdakwa.
" Kapan terdakwa memperoleh tanah tersebut. Mana duluan HGU milik PT Nusaland atau tanah tersebut diperoleh dari terdakwa," ujar Hakim kepada terdakwa.
Sejenak terdakwa Tumirin termenung, lantas bilang tanah tersebut diperoleh dari ayahnya tahun 2016. Namun tanah tidak dikuasai secara fisik." Saya pernah pasang plang tapi dicabut," ujar terdakwa.
Karena itu, terdakwa berharap Majelis hakim membebaskan dirinya." Saya dizolimi dan minta dibebaskan," ujar terdakwa Tumirin.
Persidangan terhadap terdakwa Tumirin masih berlanjut Rabu (22/5/2024) untuk mendengar keterangan saksi ade caharge (meringankan).
Diketahui, JPU Randi Tambunan mendakwa Tumirin melanggar pasal 266 dan 263 KUHP yakni memalsukan dan menggunakan surat palsu.
(Rel)
