Theme Layout

Theme Translation

Trending Posts Display

Home Layout Display

Posts Title Display

Terkini


404

We Are Sorry, Page Not Found

Home Page

 



Medan, IK - Kepala Rumah Tahanan Negara (Karutan) Kelas I Medan, Nimrot Sihotang, mengikuti kegiatan analisa kebutuhan sarana prasarana dan analisa kebutuhan anggaran tahun 2025, Senin (06/11/23) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Utara.


Pada kesempatan itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Mhd. Jahari Sitepu secara resmi membuka kegiatan Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana (Sarpras) dan Analisa Kebutuhan Anggaran Tahun 2025 bersama Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Jajaran Kantor Wilayah bertempat di Lt.V Aula Soepomo yang akan berlangsung selama 06-08 November 2023.


Dalam arahan Kakanwil, beliau berharap hasil dari Kegiatan Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana dan Analisa Kebutuhan Anggaran Tahun 2025 ini, menjadi dasar kuat dalam pengambilan keputusan untuk pengadaan sarana prasarana yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan satuan kerja (satker) dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, (06/11/23).

“saya minta kepada Bapak/Ibu dalam pengadaan barang/jasa harus melalui mekanisme e-purchasing dengan sistem katalog elektronik (E-katalog) untuk menunjang proses pengadaan pemerintah pada era Internet of Things (IoT) agar selaras dengan perkembangan zaman,’’ ucap Kakanwil

Selanjutnya, acara penyerahan penghargaan yang diberikan oleh Mhd Jahari Sitepu, kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan, Rudy F Sianturi dan Kepala Administrasi Sahata Marlen Situngkir

Ketiga Satker terbaik ini merupakan dalam Penilaian Kinerja Anggaran Terbaik Periode Triwulan III Tahun 2023 yaitu, Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, Rutan Kelas IIB Tarutung dan Kanim Kelas I Khusus TPI Medan.

Usai pemberian penghargaan, acara dilanjutkan lagi dengan sesi pemberian materi secara daring dari Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Setjen Kemenkumham, Biro Perencanaan Setjen Kemenkumham, Ditjen Imigrasi, dan Ditjen Administrasi Hukum Umum.

(Rina)

Leave A Reply