"Kita berkordinasi dengan Poldasu untuk management asset pemerintah yang masih banyak dikuasai pihak asing di Sumut," kata Yudirawan kepada wartawan usai berkoordinasi dengan Kapoldasu Irjen Martuani Sormin di Mapoldasu, Senin (30/11).
Kordinator Wilayah (Korwil) I yang membawahi 8 propinsi bidang pecegahan dan penindakan tersebut mengatakan, salah satu yang dikordinasikan terkait managemen asset USU (Universitas Sumatera Utara) dan PTPN.II.
"Kita berkoordinasi dengan Poldasu dan Kejaksaan untuk menangani managemen asset, untuk membuat surat kuasa khusus agar asset ini tidak hilang termasuk optimalisasi masalah penerimaan pajak daerah dan ini tidak boleh bocor, seperti halnya pajak restoran dan lain-sebagainya yang disetor ke Bank Sumut," jelasnya.
Disebutkannya, optimalisasi pemungutan pajak perlu dilakukan aga tidak terjadi kebocoran yang berakibat pada tindak pidana korupsi.
Yudirawan mengakui sinergitas KPK dengan Poldasu cukup baik, beberapa kasus-kasus yang ditangani KPK tetap dilakukan koordinasi dengan Poldasu, demikian juga sebaliknya Poldasu selalu berkordinasi dengan KPK bilamana ada kasus-kasus korupsi yang mengalami hambatan.
"Pada intinya kordinasi KPK dengan Poldasu dalam menangani kasus-kasus berjalan cukup baik," pungkasnya.
Sementara itu, Kapoldasu Irjen Martuani Sormin M.Si mengatakan, kordinasi penanganan korupsi tetap berkordinasi dengan KPK, dalam hal ini apa yang menjadi kesulitan yang dialami selalu berkordinasi dengan KPK. Tapi sampai saat ini hambatan yang dialami penyidik belum ada.
Terkait penanganan kasus korupsi di jajaran Polda Sumut terjadi penurunan hal itu disebabkan Pandemi Covid-19, tetapi yang paling banyak adalah laporan masyarakat tentang penyalahgunaan wewenang terkait bantuan tunai dan bantuan sosial.
"Yang pasti, apa yang menjadi kesulitan penyidik dalam menangani kasus korupsi, kita bisa minta bantuan KPK. Tapi sampai saat ini penyidikan belum ada yang mengalami hambatan," tegas Kapoldasu. (Ril)
