INTAIKASUS.COM, (Medan) - Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI M Sabrar Fadhilah bersama Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Adrianto, memimpin apel gelar pasukan gabungan TNI-Polri untuk pengamanan Pemilu 2019 di wilayah Sumatera Utara, bertempat di Lapangan Benteng, Kota Medan, Jumat (22/3/2019).
Apel gelar pasukan yang mengangkat tema "Tingkatkan Sinergitas TNI-Polri dengan Komponen Bangsa Lainnya Guna Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri yang Kondusif" turut dihadiri seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut, bersama Ketua KPU, Ketua Bawaslu, pimpinan ormas dan pihak terkait lainnya.
Amanat apel dari Menko Polhukam, Wiranto yang dibacakan Pangdam I/BB menegaskan, apel kesiapan TNI-Polri dan komponen bangsa lainnya yang digelar secara serentak di seluruh Tanah Air, adalah dalam rangka pengamanan Pemilu Tahun 2019.
"Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan pesta demokrasi Indonesia yang akan menjadi tonggak sejarah karena dilaksanakan secara serentak, yakni 5 (lima) jenis pemilihan dalam waktu yang bersamaan," jelas Menko Polhukam.
Pemilu serentak kali ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia internasional terkait apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokratis dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya.
"Sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, akan tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang objektif dan transparan. Tidak ketinggalan tentunya fungsi dan peran TNI-Polri yang berada di luar lingkup penyelenggara Pemilu, akan tetapi sangat menentukan suksesnya keberlangsungan Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," papar Menko Polhukam.
Wiranto berharap seluruh komponen bangsa sedapat mungkin mengarahkan opininya, bahwa ajang ini bukanlah untuk membenturkan satu pihak dengan pihak yang lain atau ajang konflik antara kubu yang satu dengan kubu yang lain.
"Namun sejatinya, Pemilu Serentak Tahun 2019 untuk memilih pemimpin dan bukan mengadu pemimpin. Momen ini harus menjadi ajang unjuk kompetensi, program dan kapabilitas untuk mendapatkan kepercayaan rakyat yang akan memilihnya menjadi pemimpin nasional," ungkapnya.
Menko Polhukam, Wiranto juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggaraannya.
Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu yang merupakan pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan yang diprediksi akan timbul dalam penyelenggaraan Pemilu di setiap daerah. Pemetaan kerawanan ini meliputi sisi penyelenggaraan dan sisi keamanan serta ketertiban masyarakat.
"Oleh karena itu, saya mengajak seluruh stakeholders terkait untuk segera mengenali, menemukan dan menetralisir serta mengatasi hambatan-hambatan tersebut. TNI-Polri selaku institusi yang bertanggungjawab langsung terhadap pengamanan jalannya Pemilu Serentak tahun 2019.
Apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan, harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan Prosedur Tetap dan aturan hukum yang berlaku," tegas Menko Polhukam.
Di bagian akhirnya amanatnya, Menko Polhukam, Wiranto mengingatkan seluruh komponen bangsa untuk mewaspadai politik identitas yang menggunakan isu-isu SARA, dan penyebaran berita Hoax melalui media sosial.
Kepada seluruh prajurit TNI-Polri beserta dukungan alutsista yang dilibatkan dalam Pengamanan Pemilu 2019, Menko Wiranto menegaskan, agar menyadari bahwa tugas mengamankan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 ini adalah kehormatan dan kebanggaan, karena sama nilainya dengan menjaga keutuhan bangsa atau menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Untuk itu saya berharap kepada seluruh prajurit TNI-Polri dan komponen masyarakat yang dilibatkan, agar melaksanakan tugas ini dengan penuh dedikasi dan rasa tanggungjawab. Karena bagi Prajurit Bhayangkari Negara, tugas adalah kehormatan yang tidak ternilai harganya," tegasnya.
Menko Wiranto juga mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI-Polri dan komponen masyarakat yang dilibatkan dalam pengamanan Pemilu 2019, untuk mampu mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi, sehingga tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu dan berita bohong atau Hoax yang beredar dan menimbulkan keresahan.
"Saya sangat meyakini bahwa unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta perangkat pemerintahan pada strata desa/kelurahan sangat menguasai situasi di wilayahnya. Dengan bekal inilah diharapkan saudara-saudara mampu menjaga stabillitas keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019," pungkas Menko Polhukam, Wiranto seperti yang dibacakan Pangdam I/BB.
Di acara yang sama, Pangdam I/BB dalam kesempatan doorstop dengan media menegaskan, bahwa keterlibatan TNI dalam pengamanan Pemilu 2019 adalah sebagai perbantuan (BKO).
"Dalam rangka mewujudkan sinergitas dengan Polri dan penyelenggara Pemilu serta seluruh komponen masyarakat, maka TNI siap memberikan bantuan pengamanan, sehingga setiap permasalahan yang muncul di lapangan dapat dihadapi, dikoordinasikan dan dipecahkan bersama," tukas Pangdam Mayjen Fadhilah.
Turut serta dalam apel gelar pasukan pengamanan Pemilu 2019 di wilayah Sumut ini, antara lain Danlantamal I, Laksma TNI Ali Triswanto, Pangkosekhanudnas III, Marsma TNI Djhon Amarul, Kabinda Sumut, Brigjen TNI Ruruh W, Kasdam I/BB, Brigjen TNI Hassanudin beserta PJU Kodam I/BB, Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto beserta PJU Polda Sumut, para Danrem jajaran Kodam I/BB, Danlanud Soewondo, Kolonel Pnb Dirk Poltje Lengkey, Dandim 0201/BS, Kolonel Inf Yuda Rismansyah, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto, dan pejabat sipil lainnya. (Pendam I/BB)
