INTAIKASUS.COM - (Siantar), Pangdam I/BB, Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, SIP meminta Danrem 022/PT Kolonel Arm Khoirul Hadi SE, untuk terus meningkatkan soliditas dan sinegeritas TNI-Polri dan Pemerintah Daerah di wilayah jajarannya.
Langkah ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerawanan yang akan muncul dalam perhelatan Pilkada serentak 2018 yang sebentar lagi berlangsung.
Arahan Pangdam I/BB itu disampaikan melalui amanat pidato yang dibacakan Danrem 022/PT, saat bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Gabungan TNI-Polri di Lapangan Upacara Makobrimob Subden 2B, Jalan Medan-Pematangsiantar, Selasa (17/4/2018).
Upacara bendera 17-an yang diperingati setiap bulannya itu turut dihadiri Kasrem 022/PT, Dandim 0207/Simalungun, Kapolres Kota Pematangsiantar, Kapolres Simalungun, Danki Brimob Subden 2 B Pematangsiantar, Kasatdisjan jajaran Korem 022/PT, dan para Kasi Korem 022/PT.
Danrem 022/PT yang membacakan amanat Pangdam I/BB mengatakan, upacara gabungan ini dapat meningkatkan soliditas dan sinergitas TNI-Polri, sekaligus untuk memelihara dan mempererat hubungan silaturrahmi yang sudah terjalin baik selama ini.
Selain itu, upacara gabungan ini juga sebagai wadah untuk menyamakan misi dan persepsi dalam rangka menyikapi perkembangan situasi di hadapan dengan tuntutan dan tantangan tugas ke depan yang semakin tidak ringan.
Dikatakan pula, dinamika perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat terkait dengan konstelasi global kontemporer, menghadirkan berbagai bentuk ancaman nyata yang bersifat asimetris, proksi dan hibrida akan menjadi sulit diprediksi.
Narkoba adalah salah satu isu perubahan sebagai ancaman yang bersifat asimetris, isu kritis dan rumit yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak saja.
" Dinamika perubahan tersebut, menuntut TNI-POLRI dan pemerintah daerah agar tetap bersinergi dan solid dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan secara profesional dan proporsional," kata Pangdam I/BB.
Diakhir amanatnya, Pangdam I/BB juga mengingatkan, bahwa Tahun 2018 ini adalah tahun politik yang ditandai pelaksanaan Pilkada serentak di 171 daerah di seluruh Indonesia. Di wilayah Kodam I/BB, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur akan dilaksanakan di dua wilayah provinsi, yakni Sumatera Utara, dan Riau.
" Pelaksanaan pilkada akan berpotensi menimbulkan konflik dan kerawanan berupa pertikaian horizontal maupun vertikal yang dapat menciderai pesta demokrasi, bahkan dapat mengoyak kebhinnekaan bangsa Indonesia. Kita dapat dipahami bahwa ancaman akan terjadi melalui celah-celah kerawanan dalam Pilkada.
" Menyikapi perkembangan situasi ini, maka dituntut kesiapsiagaan dan soliditas kita semua," tegas Pangdam I/BB.
Tidak hanya aparat keamanan TNI-Polri saja, akan tetapi juga pemerintah daerah dan lembaga/instansi pemerintah serta seluruh komponen masyarakat lainnya dalam rangka mengantisipasi sekaligus mengeliminir terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat mengancam stabilitas dan kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara," tegas Pangdam I/BB lagi. (Penrem 022/Rina)
