INTAIKASUS.COM - (Medan), Komando Distrik Militer (Kodim) 0201/BS mengajak seluruh komponen masyarakat (Kommas) di Kota Medan untuk ikut bersama-sama menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ajakan ini mengemuka dalam komunikasi sosial (komsos) yang digelar bersama seratusan elemen masyarakat di Aula Makodim 0201/BS, Jalan Pengadilan No. 8, Kecamatan Petisah Tengah, Kota Medan, Kamis (19/4/2018).
Acara bertemakan "Bersama Rakyat Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdaulat dan Sejahtera", dibuka oleh Dandim 0201/BS, Kolonel Inf Bambang Herqutanto diwakili Pasiter Kodim 0201/BS, Mayor Inf Budi Oktavian Harmaji.
Dalam sambutannya, Dandim 0201/BS yang dibacakan Mayor Inf Budi diterangkan, bahwa dengan melakukan komsos bersama Kommas Kota Medan, diharapkan upaya untuk menjadikan ibukota Provinsi Sumatera Utara ini aman, tertib, dan nyaman, terutama menjelang perhelatan Pilgub 2018, bisa dipertahankan.
" Keinginan menghadirkan suasana Kamtibmas yang terkendali di Kota Medan menjadi cerminan tema acara. Karena, Kota Medan merupakan bagian dari NKRI," jelas Mayor Inf Budi.
Di acara yang penuh hikmah ini, panitia menghadirkan dua pemateri. Yakni Pabandya Komsos Sterdam I/BB, Letkol Kav Ferry Lahe, SAp, dan Ketua Panwaslu Kota Medan Henry Sitinjak, SH.
Dalam paparannya berjudul "Kebijakan Pimpinan TNI AD Tahun 2018 di Bidang Teritorial", Letkol Kv Ferry Lahe, SAp menyampaikan, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mampu hidup harmoni dalam perbedaan, dan Bhineka Tunggal Ika yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila menjadi pusat kekuatan pemersatu bangsa.
TNI AD harus memiliki kepedulian terhadap kondisi rakyat dan bangsa Indonesia agar terhindar dari krisis. Apalagi sebagai tentara rakyat yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, TNI AD memiliki kewajiban untuk terlibat langsung dalam mengatasi permasalahan kebangsaan.
" Untuk itu, selain berupaya meningkatan kesejahteraan masyarakat, kerja sama TNI dengan pemerintah juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan nasional, sesuai moto 'Bersama Rakyat TNI Kuat'," katanya.
Sedangkan Henry Sitinjak, SH yang menyampaikan materi berjudul "Peranan Panwas dan Netralitas TNI" menjelaskan, Netralitas TNI merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Adapun pengertian dari Netralitas TNI sebagai berikut. Netral; Tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak, sehingga Netralitas TNI adalah TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
Peserta kegiatan terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, organisasi massa seperti FKPPI, PPM, AMPI, IPK, PP, Insan Jurnalis, Mahasiswa, Pelajar SLTA serta Saka Wira Kartika. (S-dim 0201/Rel)
