INTAIKASUS.COM - Sebanyak 14.794 personel Polri dan TNI dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan pemilu kepala daerah (pilkada) serentak di Sumatera Utara.
Jumlah itu belum termasuk ribuan personel dari pemerintahan daerah, seperti personel Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, SAR, Pemadam Kebakaran, Badan Intelegen Daerah.
Hal itu dikatakan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Paulus Waterpauw saat Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Toba dalam rangka pengamanan pilkada serentak di Sumut, yang digelar di Lapangan Benteng Medan, Sabtu (6/1/2018).
Menurut Irjen Paulus, 14.794 personel itu terdiri dari 13.544 personel Polri dan 1250 personel TNI. Personel Polri terdiri dari 3335 personel Polda Sumut dan 10.209 personel Polres/Polresta se-Sumatera Utara.
" Kita mendapatkan bantuan 1.250 personel dari Pangdam. Tapi kita yakin, kalau nanti dibutuhkan, Pangdam pasti akan bersedia memberikan pasukan tambahan. Dari kita saja ada 13.544 personel. Kita juga dibantu personel dari institusi lainnya,"sebut Irjen Paulus.
Irjen Paulus lebih lanjut mengatakan, pengerahan pasukan ini dilakukan untuk mengantisipasi kerawanan yang mungkin muncul pada pelaksanaan pilkada serentak mendatang. Khususnya setelah meningkatnya tensi politik di Sumut.
" Semua daerah rawan dan berpotensi terjadi gangguan keamanan. Apalagi saat ini tensi politik agak tinggi beberapa hari terakhir. Kita juga mengantisipasi kerawanan seperti adanya kampanye hitam, politik uang, aksi unjukrasa, masalah daftar pemilih hingga sengketa pilkada," terang Paulus.
Paulus juga menghimbau kepada setiap personel Polri dan TNI yang dikerahkan untuk mengamankan pilkada serentak, untuk dapat menjaga netralitas.
" Saya optimis kita dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara professional dan proporsional dengan niatan yang baik," ujarnya.
Hadir dalam apel gelar pasukan tersebut, Pangdam I/BB, Mayjen TNI Cucu Soemantri; Kasdam I/BB, Brigjen TNI Tiopan Aritonang; Wakapolda Sumut, Brigjen Agus Andrianto; Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin; Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea; dan Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida Rasahan. (Int)
