INTAIKASUS.COM - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai isu atau wacana terkait adanya Detasemen Khusus (Densus) antikorupsi perlu segera direalisasikan oleh Polri. Pasalnya, sejak KPK lahir, penanganan korupsi di Indonesia belum efektif dan efisien.
"Maka seiring waktu reformasi yang sudah berjalan 16 tahun ini, sesungguhnya institusi penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, sudah bisa bergerak sesuai dengan tupoksinya dalam penegak hukum dan pemberantasan Korupsi. Maka ide densus antikorupsi oleh kepolisian harus bisa direalisasi segera," ujar Hasto di sela-sela acara Focus Group Discussion (FGD) dan halal-bihalal BP- Pemilu Pusat PDI Perjuangan di Gedung Bimasena, Jln. Darmawangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (17/7/2016).
Hasto menilai, pemberantasan korupsi oleh KPK masih minim. KPK, kata dia, belum bisa menjangkau pemberantasan korupsi yang menyebar dari pusat dan daerah. Sementara, di sisi lain, polisi punya infrastruktur yang memadai sampai ke daerah.
"Maka untuk meluaskan pemberantasan korupsi itu, maka institusi kejaksaan dan polisi harus berbenah untuk membentuk itu, detasemen atau satgas antikorupsi," imbuhnya.
Namun, dia mengingatkan, Densus atau satgas antikorupsi yang dibentuk tidak hanya menjadi papan nama. Pasalnya, jika mengacu pada satgas kejaksaan, sampai sekarang belum optimal dalam menjalankan tugasnya.
"Harus masuk sesuai tupoksinya dalam pemberantasan korupsi,"tegasnya.
Menurut Hasto, Densus Anti Korupsi ini tidak akan tumpang tindih dengan institusi KPK. Dia beranggapan, densus antikorupsi bisa menangani ribuan kasus dugaan korupsi yang terhenti di KPK dengan adanya supervisi KPK.
"Dengan begitu, laporan masyarakat perihal korupsi bisa ditindaklanjuti semua. Jadi, jangan monopoli KPK. Polisi dan jaksa harus siap dari limpahan KPK atau laporan masyarakat," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pernah mengusulkan kepada Kapolri baru Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk fokus pada isu pemberantasan korupsi. Salah satunya dengan membentuk Detasemen Khusus (Densus) antikorupsi. (Red)
